Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 12 Tahun 2019

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA SEJAHTERA KOTA MALANG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang. pengaturan antara lain: ketentuan umum; a. Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama; b. Nama dan tempat kedudukan; c. Merek Jasa; d. Maksud dan tujuan; e. Kegiatan usaha; f. Jangka waktu berdiri; g. Besarnya modal dasar; h. Organ dan pegawai; i. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya j. Perencanaan, operasional dan pelaporan; k. Tahun buku dan penggunaan laba; l. Kerja sama; m. Pembinaan dan pengawasan; n. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan; o. Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum; p. Kepailitan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 12 Tahun 2019 tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA SEJAHTERA KOTA MALANG

T.E.U.

Indonesia, Kota Malang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Malang

Tanggal Penetapan

27 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2019

Tanggal Berlaku

27 Desember 2019

Sumber

Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 12

Subjek

BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Malang

Bidang

Halaman ini telah diakses 881 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

SALINAN PERDA 12 TAHUN 2019 TENTANG BPR NAIK TTD WALIKOTA FIX.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BUMD BPR
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA SEJAHTERA KOTA MALANG
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian daerah yang diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi ekonomi, perlu didukung kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat; b. bahwa dipandang penting dan strategis untuk meningkatkan kedudukan, peran dan fungsi terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha melalui perubahan bentuk badan hukum dan nama; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 139 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang; Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504); 30.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 44 /POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota KomisarisBankPerkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5815); 36.Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); peraturan ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang. pengaturan antara lain: ketentuan umum; a. Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama; b. Nama dan tempat kedudukan; c. Merek Jasa; d. Maksud dan tujuan; e. Kegiatan usaha; f. Jangka waktu berdiri; g. Besarnya modal dasar; h. Organ dan pegawai; i. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya j. Perencanaan, operasional dan pelaporan; k. Tahun buku dan penggunaan laba; l. Kerja sama; m. Pembinaan dan pengawasan; n. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan; o. Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum; p. Kepailitan;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019. (2) Semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penyertaan modal Daerah dalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha dinyatakan masih tetap berlaku. (3) Semua produk hukum Daerah dan/atau produk hukum perusahaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: a. Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (2),sampai dengan Pasal 99, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. c. PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. d. PT. BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang (Perseroda) wajib memproses perubahan bentuk Badan Hukum dan nama melalui pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan melakukan proses pengesahan status badan hukum melalui instansi yang berwenang, demikian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. jumlah 93 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 12 Tahun 2019

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA SEJAHTERA KOTA MALANG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT