Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: a. Tarif 0,055% (nol koma nol lima lima persen) untuk NJOP kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus j u t a rupiah). b. Tarif 0,085% (nol koma nol delapan lima persen) untuk NJOP Rp 500.000.000,00 (lima ratus j u t a rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). c. Tarif 0,200% (nol koma dua nol nol persen) untuk NJOP Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih. Perubahan pasal 14 tentang wewenang dan pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pacitan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pacitan

Tanggal Penetapan

30 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

30 Januari 2019

Tanggal Berlaku

01 Januari 2020

Sumber

LD Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pacitan

Bidang

Halaman ini telah diakses 982 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 01 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN P~1.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak, perlu adanya penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: a. Tarif 0,055% (nol koma nol lima lima persen) untuk NJOP kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus j u t a rupiah). b. Tarif 0,085% (nol koma nol delapan lima persen) untuk NJOP Rp 500.000.000,00 (lima ratus j u t a rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). c. Tarif 0,200% (nol koma dua nol nol persen) untuk NJOP Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih. Perubahan pasal 14 tentang wewenang dan pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020. MENGUBAH SEBAGIAN ISI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521