Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 11 Tahun 2003

Izin Usaha Alat Angkutan Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok dalam Perda ini mengatur tentang izin usaha alat angkutan umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta mengatur tentang obyek dan subyek izin usaha, izin usaha, masa berlaku usaha, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Alat Angkutan Umum

T.E.U.

Indonesia, Kota Prabumulih

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Prabumulih

Tanggal Penetapan

10 September 2003

Tanggal Pengundangan

10 September 2003

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2003/NO.11

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Prabumulih

Bidang

Halaman ini telah diakses 691 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No.11-Tahun-2003-ttg-Izin-Usaha-Alat-Angkutan-Umum.pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

izin-usaha-angkutan umum
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2003/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Alat Angkutan Umum
ABSTRAK:	Dengan telah terbentuknya Kota Prabumulih serta dalam rangka untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan duania usaha khusunya dibidang angkutan umum dipandang perlu untuk mengatur dan menata kembali pemberian izin usaha dengan Peraturan Daerah dan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Daerah berupa pemberian izin usaha angkutan, maka terhadap kendaraan yang dioperasikan untuk umum perlu dikeluarkan Izin Usaha. Dasar hukum dalam Perda ini adalah UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 06 Tahun 2001; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999. Materi pokok dalam Perda ini mengatur tentang izin usaha alat angkutan umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta mengatur tentang obyek dan subyek izin usaha, izin usaha, masa berlaku usaha, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. 5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521