Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020

Penyelengaraan Perpustakaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pengelolaan Perpustakaan; Pembudayaan Kegemaran Membaca; Pelestarian Naskah Kuno; Pengembangan Koleksi Budaya Daerah; Sarana Prasarana dan Sumber Pendanaan; Pengelola Perpustakaan; Peran Serta Masyarakat dan Pihak Swasta; Kerjasama dan Kemitraan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Perpustakaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mojokerto

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Mojokerto

Tanggal Penetapan

01 Juli 2020

Tanggal Pengundangan

01 Juli 2020

Tanggal Berlaku

01 Juli 2020

Sumber

LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 2

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Bidang

Halaman ini telah diakses 527 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 2 Thn 2020 ttg Penyelenggaraan Perpustakaan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

LAYANAN PUBLIK
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelengaraan Perpustakaan
ABSTRAK:	bahwa untuk mencerdaskan masyarakat Kabupaten Mojokerto dan untuk mewujudkan masyarakat gemar · membaca diperlukan sarana prasarana pendukung dalam bentuk perpustakaan; bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan, menyediakan layanan perpustakaan, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan · pengelolaan perpustakaan, menggalakkan promosi gemar membaca, memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan, dan menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah; bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pengelolaan Perpustakaan; Pembudayaan Kegemaran Membaca; Pelestarian Naskah Kuno; Pengembangan Koleksi Budaya Daerah; Sarana Prasarana dan Sumber Pendanaan; Pengelola Perpustakaan; Peran Serta Masyarakat dan Pihak Swasta; Kerjasama dan Kemitraan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020

Penyelengaraan Perpustakaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT