Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 16 Tahun 2015

Retribusi Pelayanan Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

28 Juli 2015

Tanggal Pengundangan

28 Juli 2015

Tanggal Berlaku

28 Juli 2015

Sumber

LD. 2015 /No. 16 , LL 37 HLM

Subjek

KESEHATAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 504 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Buton Utara No.16 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Buton Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kesehatan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD. 2015 /No. 16 , LL 37 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, maka sarana dan prasarana kesehatan perlu dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna ; b. bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pelayanan Kesehatan adalah merupakan Retribusi Jasa Umum, sehingga perlu dilakukan pengaturan dan pemungutan atas jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1969 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690); 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/MENKES/ PER/VI/1996 tentang Registerasi dan Praktek Bidan; 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12); 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 56); PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2015. 37

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 16 Tahun 2015

Retribusi Pelayanan Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT