Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom Nomor 34 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja Antara Entitas Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Ppkd) Dan Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Dengan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pedoman pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja antara entitas akuntansi PPKD dan entitas akuntansi SKPD dengan BUD Pemerintah Kab. Keerom dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang rekonsiliasi PPKD dengan BUD, rekonsiliasi SKPD dengan BUD, sanksi. Terdapat enam lampiran yang tidak terpisahkan pada peraturan bupati ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja Antara Entitas Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Ppkd) Dan Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Dengan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Keerom

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Waris

Tanggal Penetapan

19 September 2017

Tanggal Pengundangan

20 September 2017

Tanggal Berlaku

20 September 2017

Sumber

BD. 2017/ NO. 76

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Keerom

Bidang

Halaman ini telah diakses 177 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 34 TAHUN 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN-REKONSILIASI-PENDAPATAN-BELANJA-PPKD-SKPD-BUD

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD. 2017/ NO. 76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja Antara Entitas Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Ppkd) Dan Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Dengan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom

ABSTRAK:

Bahwa dalam Sistem Pengendalian Intern harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Daerah dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian LK lingkup BUD dan SKPD berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Keerom No. 2 Tahun 2013; Perda Kab. Keerom No. 6 Tahun 2016
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pedoman pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja antara entitas akuntansi PPKD dan entitas akuntansi SKPD dengan BUD Pemerintah Kab. Keerom dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang rekonsiliasi PPKD dengan BUD, rekonsiliasi SKPD dengan BUD, sanksi. Terdapat enam lampiran yang tidak terpisahkan pada peraturan bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
18 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521