Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2012

Retribusi Izin Trayek

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1) 2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI (Pasal 2 – Pasal 4) 3. KETENTUAN PERIZINAN (Pasal 5 – Pasal 8) 4. GOLONGAN RETRIBUSI (Pasal 9) 5. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA (Pasal 10) 6. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF (Pasal 11) 7. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI (Pasal 12 – Pasal 13) 8. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (Pasal 28 – Pasal 32) 9. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (Pasal 33 – Pasal 37) 10. RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN (Pasal 38 – Pasal 42) 11. RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA (Pasal 43 – Pasal 47) 12. RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS (Pasal 48 –Pasal 52) 13. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (Pasal 53 – Pasal 57) 14. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Pasal 58) 15. PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI (Pasal 59) 16. WILAYAH PEMUNGUTAN (Pasal 60) 17. MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG (Pasal 61) 18. PENETAPAN RETRIBUSI (Pasal 62) 19. PEMUNGUTAN RETRIBUSI (Pasal 63 – Pasal 67) 20. TATA CARA PEMBAYARAN (Pasal 68) 21. TATA CARA PENAGIHAN (Pasal 69) 22. SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 70) 23. PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEBEBASAN RETRIBUSI (Pasal 71) 24. KADALUWARSA PENAGIHAN (Pasal 72 – Pasal 73) 25. PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN (Pasal 74) 26. INSENTIF PEMUNGUTAN (Pasal 75) 27. PENYIDIKAN (Pasal 76 – Pasal 78) 28. KETENTUAN PIDANA (Pasal 79) 29. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 80) 30. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 81 – Pasal 82)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

29 Februari 2012

Tanggal Pengundangan

01 Maret 2012

Tanggal Berlaku

01 Maret 2012

Sumber

LD. 2012/ NO. 4

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

Halaman ini telah diakses 919 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Kendari No.04 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

IZIN TRAYEK
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2012/ NO. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek perlu disesuaikan. Dasar hukum : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2). Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1) 2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI (Pasal 2 – Pasal 4) 3. KETENTUAN PERIZINAN (Pasal 5 – Pasal 8) 4. GOLONGAN RETRIBUSI (Pasal 9) 5. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA (Pasal 10) 6. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF (Pasal 11) 7. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI (Pasal 12 – Pasal 13) 8. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (Pasal 28 – Pasal 32) 9. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (Pasal 33 – Pasal 37) 10. RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN (Pasal 38 – Pasal 42) 11. RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA (Pasal 43 – Pasal 47) 12. RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS (Pasal 48 –Pasal 52) 13. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (Pasal 53 – Pasal 57) 14. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Pasal 58) 15. PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI (Pasal 59) 16. WILAYAH PEMUNGUTAN (Pasal 60) 17. MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG (Pasal 61) 18. PENETAPAN RETRIBUSI (Pasal 62) 19. PEMUNGUTAN RETRIBUSI (Pasal 63 – Pasal 67) 20. TATA CARA PEMBAYARAN (Pasal 68) 21. TATA CARA PENAGIHAN (Pasal 69) 22. SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 70) 23. PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEBEBASAN RETRIBUSI (Pasal 71) 24. KADALUWARSA PENAGIHAN (Pasal 72 – Pasal 73) 25. PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN (Pasal 74) 26. INSENTIF PEMUNGUTAN (Pasal 75) 27. PENYIDIKAN (Pasal 76 – Pasal 78) 28. KETENTUAN PIDANA (Pasal 79) 29. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 80) 30. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 81 – Pasal 82)
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek 12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521