Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang merupakan UPTD kelas A. Susunan Organisasi UPTD terdiri atas: Kepala; Sub Bagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional berupa pengelolaan pasar di wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan, dan Daha Barat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD mempunyai fungsi : penyusunan kebijakan teknis program dan kegiatan UPTD; pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan UPTD; pelaksanaan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar diwilayah kerjanya; pelaksanaan pelayanan pengaduan pedagang terkait pengelolaan pasar; pelaksanaan pendataan pedagang dan obyek retribusi di wilayah pasar yang menjadi kewenangannya; pelaksanaan penagihan dan penyetoran retribusi pasar termasuk retribusi lainnya yang ada di lingkungan pasar; pelaksanaan pengelolaan fasilitas lainnya yang ada dilingkungan pasar; pelaksanaan penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan standar kompetensi pasar; pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi baik dengan unsur dinas maupun instansi terkait dalam mengaktualisasikan rencana kegiatan program UPTD; monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas UPTD; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing dan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pembiayaan kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat