Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 7 Tahun 2013

Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1) 2. MAKSUD DAN TUJUAN (Pasal 2) 3. BARANG MILIK DAERAH (Pasal 3) 4. AZAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Pasal 4) 5. RUANG LINGKUP (Pasal 5) 6. PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (Pasal 6 – Pasal 7) 7. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN (Pasal 8 – Pasal 12) 8. PENGADAAN (Pasal 13 – Pasal 18) 9. PENERIMAAN DAN PENYALURAN (Pasal 19 – Pasal 25) 10. PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN (Pasal 26 – Pasal 32) 11. PENATAUSAHAAN (Pasal 33 – Pasal 39) 12. PEMANFAATAN (Pasal 40 – Pasal 55) 13. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN (Pasal 56 – Pasal 60) 14. PENILAIAN (Pasal 61 – Pasal 63) 15. PENGHAPUSAN (PASAL 64 – Pasal 66) 16. PEMINDAHTANGANAN (Pasal 67 – Pasal 93) 17. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (Pasal 94 – Pasal 96) 18. PEMBIAYAAN (Pasal 97) 19. TUNTUTAN GANTI RUGI (Pasal 98) 20. KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 99) 21. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal100 – Pasal 101) 22. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 102 – Pasal 103)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

18 Maret 2013

Tanggal Pengundangan

18 Maret 2013

Tanggal Berlaku

18 Maret 2013

Sumber

LD.2013/NO.7

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

Halaman ini telah diakses 1062 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Kendari No.07 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BARANG MILIK DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan tertib administrasi dan tertib pengelolaan terhadap barang milik daerah; Bahwa guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, maka diperlukan suatu kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu diatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 6 Tahun 1995; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1) 2. MAKSUD DAN TUJUAN (Pasal 2) 3. BARANG MILIK DAERAH (Pasal 3) 4. AZAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Pasal 4) 5. RUANG LINGKUP (Pasal 5) 6. PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (Pasal 6 – Pasal 7) 7. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN (Pasal 8 – Pasal 12) 8. PENGADAAN (Pasal 13 – Pasal 18) 9. PENERIMAAN DAN PENYALURAN (Pasal 19 – Pasal 25) 10. PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN (Pasal 26 – Pasal 32) 11. PENATAUSAHAAN (Pasal 33 – Pasal 39) 12. PEMANFAATAN (Pasal 40 – Pasal 55) 13. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN (Pasal 56 – Pasal 60) 14. PENILAIAN (Pasal 61 – Pasal 63) 15. PENGHAPUSAN (PASAL 64 – Pasal 66) 16. PEMINDAHTANGANAN (Pasal 67 – Pasal 93) 17. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (Pasal 94 – Pasal 96) 18. PEMBIAYAAN (Pasal 97) 19. TUNTUTAN GANTI RUGI (Pasal 98) 20. KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 99) 21. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal100 – Pasal 101) 22. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 102 – Pasal 103)
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2013. 84 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 7 Tahun 2013

Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT