Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 27 Tahun 2019

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Mamuju Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Mamuju Tengah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamuju Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Tobadak

Tanggal Penetapan

04 September 2019

Tanggal Pengundangan

04 September 2019

Tanggal Berlaku

04 September 2020

Sumber

BD.2019/NO.27

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA - KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN/WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 642 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 27 2019SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

SISTEM-LAYANAN-DAN-RUJUKAN-TERPADU-UNTUK-PENANGANAN-FAKIR-MISKIN-DAN-ORANG-TIDAK-MAMPU-DI-KABUPATEN-MAMUJU-TENGAH

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Mamuju Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bertujuan untuk kelancaran Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; b. bahwa guna lancarnya koordinasi dan optimalnya pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Tim Koordinasi dan Petugas Pelaksana sistem Layanan dan Rujukan terpadu penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Mamuju Tengah maka perlu adanya pedoman; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, sistem layanan dan rujukan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikelola oleh Pemerintah Kabupaten; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Mamuju Tengah;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk penanggulangan fakir miskin dan orang tidak mampu; Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521