Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1) 2. NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI (Pasal 2 – Pasal 4) 3. KETENTUAN PERIZINAN (Pasal 5 – Pasal 10) 4. GOLONGAN RETRIBUSI (Pasal 11) 5. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA (Pasal 12) 6. PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI (Pasal 13) 7. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Pasal 14 – Pasal 15) 8. WILAYAH PEMUNGUTAN (Pasal 16) 9. PEMUNGUTAN RETRIBUSI (Pasal 17 – Pasal 19) 10. KEDALUWARSA PENAGIHAN (Pasal 20 – Pasal 21) 11. INSENTIF PEMUNGUTAN (Pasal 22) 12. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (Pasal 23 – Pasal 24) 13. LARANGAN (Pasal 26 – Pasal 30) 14. KETENTUAN PENYIDIKAN (Pasal 31) 15. SANKSI ADMINISTRATIF (Pasal 32 – Pasal 33) 16. KETENTUAN PIDANA (Pasal 34 – Pasal 35) 17. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 36) 18. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 37 – Pasal 39)
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat