Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Objek dan Ruang Lingkup; 4. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan; 5. Wilayah Pertambangan; 6. Usaha Pertambangan; 7. Izin Usaha Pertambangan; 8. Izin Pertambangan Rakyat; 9. Data Pertambangan; 10. Hak dan Kewajiban; 11. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus; 12. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan; 13. Usaha Jasa Pertambangan; 14. Pengembangan Usaha Pertambangan; 15. Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat; 16. Reklamasi dan Pascatambang; 17. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 18. Sanksi Administrasi; 19. Ketentuan Penyidikan; 20. Ketentuan Pidana; 21. Ketentuan Lain-lain; 22. Ketentuan Peralihan; 23. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

26 Agustus 2013

Tanggal Pengundangan

26 Agustus 2013

Tanggal Berlaku

26 Agustus 2013

Sumber

LD. 2013 /No. 5 , LL 48 HLM

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 2455 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Provinsi Sultra No.05 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengelolaan-Pertambangan-Mineral-Batubara
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2013 /No. 5 , LL 48 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan mineral, batubara dan batuan, maka pengelolaannya harus terarah dan terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk memberikari nilai tambah bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan; Bahwa pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah sehingga perlu adanya pengaturan dalam pengelolaannya dan pengusahaannya dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat; Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka perlu adanya pengaturan dibidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, transparan, daya saing, efisien dan berwawasan lingkungan guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2010. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Objek dan Ruang Lingkup; 4. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan; 5. Wilayah Pertambangan; 6. Usaha Pertambangan; 7. Izin Usaha Pertambangan; 8. Izin Pertambangan Rakyat; 9. Data Pertambangan; 10. Hak dan Kewajiban; 11. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus; 12. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan; 13. Usaha Jasa Pertambangan; 14. Pengembangan Usaha Pertambangan; 15. Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat; 16. Reklamasi dan Pascatambang; 17. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 18. Sanksi Administrasi; 19. Ketentuan Penyidikan; 20. Ketentuan Pidana; 21. Ketentuan Lain-lain; 22. Ketentuan Peralihan; 23. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2013. 48 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT