Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 25 Tahun 2020

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Lombok Timur wajib memiliki NPWP Cabang/lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Praya atau KP2KP Lombok Timur; Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat keterangan status wajib pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP; Apabila wajib pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Praya atau KP2KP Lombok Timur untuk mendapatkan langsung surat keterangan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Timur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Selong

Tanggal Penetapan

10 Agustus 2020

Tanggal Pengundangan

10 Agustus 2020

Tanggal Berlaku

10 Agustus 2020

Sumber

Bagian Hukum Kabupaten Lombok Timur

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 601 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP LOMBOK TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-terhadap-pemenuhan-wajib-pajak
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 tahun 2016 tentang konfirmasi status pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 UU Nomor 69 Tahun 1958 UU Nomor 6 Tahun 1983 UU Nomor 28 Tahun 2009 UU Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 20 Tahun 2017 Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Lombok Timur wajib memiliki NPWP Cabang/lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Praya atau KP2KP Lombok Timur; Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat keterangan status wajib pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP; Apabila wajib pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Praya atau KP2KP Lombok Timur untuk mendapatkan langsung surat keterangan
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020. - - 6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 25 Tahun 2020

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT