Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui tahapan: a. penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi; b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan c. evaluasi Pengembangan Kompetensi. Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi dilaksanakan oleh PyB, yang ditetapkan, dilaksanakan dan dievaluasi pelaksanaannya oleh PPK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Pemerintah Daerah. Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui tahapan : a. inventarisasi jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap PNS; b. verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi; dan c. validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi. Bentuk Pengembangan Kompetensi terdiri atas: a. pendidikan; dan/atau b. pelatihan. Pendidikan dilakukan dengan pemberian tugas belajar dan izin belajar pada pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelatihan terdiri atas: a. pelatihan klasikal; dan b. pelatihan nonklasikal. Bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi beserta konversinya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah baik melalui pendidikan formal dan pelatihan dideligasikan kepada BKPP.