Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 8 Tahun 2014

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kerja sama daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang maksud dan tujuan kerja sama, subjek kerja sama daerah, objek dan bentuk kerja sama daerah, penyelesaian perselisihan, perubahan dokumen kerja sama, berakhirnya kerja sama, kelembagaan kerja sama, pengawasan, dan pembiayaan kerja sama daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

10 Oktober 2014

Tanggal Pengundangan

10 Oktober 2014

Tanggal Berlaku

27 November 2017

Sumber

LD. 2014 /No. 8 , LL 36 HM

Subjek

BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 838 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Provinsi Sultra No.08 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penyelenggaraan-KerjaSama-Daerah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2014 /No. 8 , LL 36 HM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:	Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah guna peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, maka diperlukan adanya kerja sama daerah. Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih meningkatkan hubungan antar daerah, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 30 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kerja sama daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang maksud dan tujuan kerja sama, subjek kerja sama daerah, objek dan bentuk kerja sama daerah, penyelesaian perselisihan, perubahan dokumen kerja sama, berakhirnya kerja sama, kelembagaan kerja sama, pengawasan, dan pembiayaan kerja sama daerah.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017. 36 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521