Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2020

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud pemberian TPP ASN adalah untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Pegawai ASN. (2) Tujuan pemberian TPP ASN adalah: a. terwujudnya peningkatan etos kerja, produktivitas dan prestasi kerja Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan; b. terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai ASN; c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan PegawaiASN; dan d. terwujudnya rasa keadilan bagi Pegawai ASN yang memiliki disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Gerung

Tanggal Penetapan

17 Februari 2020

Tanggal Pengundangan

17 Februari 2020

Tanggal Berlaku

17 Februari 2020

Sumber

BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 676 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP LOMBOK BARAT NOMOR 12 TAHUN 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMBERIAN-TAMBAHAN-PENGHASILAN-PEGAWAI-APARATUR-SIPIL-NEGARA-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KABUPATEN-LOMBOK-BARAT

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

ABSTRAK:

sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007
Maksud pemberian TPP ASN adalah untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Pegawai ASN. (2) Tujuan pemberian TPP ASN adalah: a. terwujudnya peningkatan etos kerja, produktivitas dan prestasi kerja Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan; b. terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai ASN; c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan PegawaiASN; dan d. terwujudnya rasa keadilan bagi Pegawai ASN yang memiliki disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
-
-
16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2020

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT