Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2017

Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN DAERAH, BAB III PENCEGAHAN, BAB IV PENANGGULANGAN, BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT, BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VII FORUM KOORDINASI, BAB VIII PEMBIAYAAN, BAB IX KETENTUAN PIDANA, BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Tirawuta

Tanggal Penetapan

05 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

NARKOTIKA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 182 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB NO 1 TH 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENCEGAHAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif

ABSTRAK:

a. bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menirnbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau di gunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama; b. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan Narkotika di masyarakat akan membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan Bangsa dan Negara. c. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap &alahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif bukan semata-mata tanggung jawab dan hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk peraturan Bupati tentang terhadap pencegahan penyalagunaan dan penanggulangan dan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ( Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convetion Against Illicit € Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konversi Persikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673); 6. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 809 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaramn Negara Repu blik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); I1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No,246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No, 5589); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN DAERAH, BAB III PENCEGAHAN, BAB IV PENANGGULANGAN, BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT, BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VII FORUM KOORDINASI, BAB VIII PEMBIAYAAN, BAB IX KETENTUAN PIDANA, BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
24 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521