Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 43 Tahun 2015

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUJUAN PENYUSUNAN PPAS-PERUBAHAN, BAB III SISTIMATIKA PENYUSUNAN PPAS-PERUBAHAN, BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Tirawuta

Tanggal Penetapan

09 November 2015

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

12 Oktober 2015

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 176 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perbup no. 43 tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

prioritas
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:	a. bahwa salah satu instrumen dalam mekanisme penganggaran adalah dokumen Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara (PPAS-P) yang harus disusun oleh pemerintah sebelum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) merupakan penjabaran lebih lanjut dari dokumen Kebijakan Um um Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KU-APBD; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Ten tang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 16. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2013 Ten tang Pembukaan Dan Pengoprasian Rekening Serta Penempatan Uang Daerah Pada BankUmum; 18. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2013 Ten tang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur; 19. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 46 Tahun 2014 Ten tang APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015; 20. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 7 Tahun 2014 Ten tang Penjabaran APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015; 21. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2015; 22. Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kolaka Timur. BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUJUAN PENYUSUNAN PPAS-PERUBAHAN, BAB III SISTIMATIKA PENYUSUNAN PPAS-PERUBAHAN, BAB IV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2015. 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521