Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 32 Tahun 2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BABII RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, BAB Ill PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016, BAB IV LAPORAN KERJA TAHUNAN, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Tirawuta

Tanggal Penetapan

07 September 2015

Tanggal Pengundangan

07 September 2015

Tanggal Berlaku

20 April 2015

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 32

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 144 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup no. 32 tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

rencana

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Timur memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Timur tahun 2016.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tlngkat II di Sulawesi (lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republlk IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia, Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provins! Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan temberan Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5587) sebagalmana e telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerlntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ; 7. Peraturan Pemerlntah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Peleksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3); 16. Peraturan Menteri Dalam Negerf Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendallan, dan Evaluasl Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalfan, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015; 18. Peraturan Daerah Provins! Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Petaturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7·rahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provins! Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018; 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provins! Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provins! Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provlnsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 3); 21. Peraturan Bupatl Nomor 56 Tahun 2014 tentang Lembaga Teknls Daerah Kabupaten Kolaka Tumur;
BAB I KETENTUAN UMUM, BABII RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, BAB Ill PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016, BAB IV LAPORAN KERJA TAHUNAN, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2015.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521