Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemkab Bangkalan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Jenis pengaduan; 3. mekanisme pengelolaan pengaduan; 4. Unit pelayanan pengaduan; 5. Hak hak Whistleblower; 6. laporan; 7. Monitoring dan evaluasi; 8. Ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemkab Bangkalan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bangkalan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Bangkalan

Tanggal Penetapan

02 Januari 2020

Tanggal Pengundangan

02 Januari 2020

Tanggal Berlaku

02 Januari 2020

Sumber

BD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 No 2/E

Subjek

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Bidang

Halaman ini telah diakses 484 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PerBup2020_2.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SISTEM PENGENDALIAN INTERN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 No 2/E
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemkab Bangkalan
ABSTRAK:	a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2017 . Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Jenis pengaduan; 3. mekanisme pengelolaan pengaduan; 4. Unit pelayanan pengaduan; 5. Hak hak Whistleblower; 6. laporan; 7. Monitoring dan evaluasi; 8. Ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemkab Bangkalan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT