Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 22 Tahun 2020

Pedoman Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUJUAN, BAB III PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP, BAB IV PENILAIAN TPP, BAB V PRESTASI KERJA DAN BEBAN KERJA, BAB VII BESARAN PEMBERIAN TPP ASN, BAB VIII TATA CARA PENILAIAN TPP DAN PENILAJAN PRESTASI KERJA, BAB IX PAKAIAN DINAS, KEHADIRAN DAN LEMBAR KEGIATAN HARIAN, BAB X TATA CARA PEMBAYARAN TPP, BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN TPP ASN YANG DIANGKAT DAN DILANTIK MENJADI PEJABAT STRUKTURAL DIUNIT KERJANYA, ASN YANG DIBEBASKAN DARI JABATAN STRUKTURAL, ASN YANG DIBEBASKAN DARI JABATAN STRUKTURAL, ASN YANG DIANGKAT MENJADI PELAKSANA TUGAS (PLT), ASN YANG PINDAH/MUTASI KEUNIT KERJA LAIN, ASN YANG CUTI DAN TUGAS BELAJAR, BAB XIII KETENTUAN LAIN, BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Tirawuta

Tanggal Penetapan

29 Juni 2020

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

02 Maret 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 436 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbub 22 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, rnaka. perlu diberikan tambahan penghasilan secara proporsional; b. bahwa oerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Lingkup Penerintah Kabupaten Kolaka Timur. 1. PasaI 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Namer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 3. Undang - Unda.ng Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangaa (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2011 Nomor 82) sebagairnana telah diubah der..gan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undarigan [Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2019 Nornor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539); 6. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5495); 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kaii dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 te ntang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 6 7 9 ); 9. 'f'e r a turan ::' emerintah Nom or 53 Ta. iun 2010 tenta ng D isi p l in Pega w al Nege ri Sipil (Lem baran N egara xep.:bl!l< Indonesia Tah un 2 0 10 N o m or 7 4, Tarnbanan Lernbaran N e g ara R c p ub lik In dones ia N o m or 513 5 ); J 0. Per a turan, P e merintah No mor 12 Tahun 20 17 t c ntang P edoman P e m binaan d an Penga w a san Pe nye l e ngga raan P cmerintah (Lembaran Neg a ra Republik Indo n e sia Tahun 20 05 N o mor l 65, Tarnbahan Le mbaran N egara R e p ubl ik Indonesia Nomor 4539 ); 11. Pera turan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 t cntang Manaj ernen Pegawai P e merintah De ngan Perjanj ian Kerja (Lembaran N e gara Repub lik I ndo nesia Ta hun ?.O 19 Nomor 7 7, Tambahan Le mbaran · Negara R e p u blik I n d o nesia N o m or 6340 ); 12. Peraturan Pem erintah N o mor 12 T ahun 20 19 tentang Penge l o l a an Keuan g an Daerah (Lembaran N egara Republik I ndo n e s ia Tah un 2019 Ko mar 42, Ta m bahan Lembaran Negara R e publik Indo nes ia Nomor 63?.?.); 1 3. P e r at:uran Pem erintah Nomor 30 Tah un 2019 ten tang Pe nilaian Kine rja Pegawai Negeri Sip il (Lembaran Negara Republik In d onesia Nomor 7 7, Tambahan Lembaran Nega ra Rcpublik Indonesia Nomor 63 40); 14. Peraturan Menteri Dalarn Nege ri Nomor 60 Tahun 2007 te ntang Pakaian Dinas P egawai Negeri Sipil Di L ingkungan Departemen D alam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beb e rapa kali diubah, terakhir dengan Per aturan Me nteri D a lam Negeri Nomor 6 Tahun Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tencang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Llngkungan Departemen · Dalam Negeri Dan Pomcrintan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83j; Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atae Peraturan Menteri Dalam Negeri No:::nor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungai Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan NonformaJ Sejenis; 17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pernbentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No:nor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah, BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUJUAN, BAB III PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP, BAB IV PENILAIAN TPP, BAB V PRESTASI KERJA DAN BEBAN KERJA, BAB VII BESARAN PEMBERIAN TPP ASN, BAB VIII TATA CARA PENILAIAN TPP DAN PENILAJAN PRESTASI KERJA, BAB IX PAKAIAN DINAS, KEHADIRAN DAN LEMBAR KEGIATAN HARIAN, BAB X TATA CARA PEMBAYARAN TPP, BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN TPP ASN YANG DIANGKAT DAN DILANTIK MENJADI PEJABAT STRUKTURAL DIUNIT KERJANYA, ASN YANG DIBEBASKAN DARI JABATAN STRUKTURAL, ASN YANG DIBEBASKAN DARI JABATAN STRUKTURAL, ASN YANG DIANGKAT MENJADI PELAKSANA TUGAS (PLT), ASN YANG PINDAH/MUTASI KEUNIT KERJA LAIN, ASN YANG CUTI DAN TUGAS BELAJAR, BAB XIII KETENTUAN LAIN, BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020. 28 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521