Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 8 Tahun 2011

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Sumbangan Pihak Ketiga, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ketentuan Sumbangan; 3. Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Dan Penerimaan Serta Besarnya Sumbangan; 4. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Wanggudu

Tanggal Penetapan

30 November 2011

Tanggal Pengundangan

02 Desember 2011

Tanggal Berlaku

02 Desember 2011

Sumber

LD. 2011 /No. 21 , LL 6 HLM

Subjek

APBD - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 792 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Konawe Utara No. 8 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penerimaan-Sumbangan-Pihak Ketiga
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2011 /No. 21 , LL 6 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:	Bahwa upaya peningkatan dan peran masyarakat dalam pembangunan, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dipandang perlu pengaturan mengenai penerimaan sumbangan Pihak Ketiga; Bahwa ketentuan pasal 157 huruf a angka 3 dan angka 4 dan pasal 158 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah; Bahwa tentang berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. Dasar hukum: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Kepres 49 Tahun 2001; Kepres 12 Tahun 2003; Permendagri 13 Tahun 2006; Permendagri 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Sumbangan Pihak Ketiga, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ketentuan Sumbangan; 3. Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Dan Penerimaan Serta Besarnya Sumbangan; 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2011. 6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521