Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 3 Tahun 2014

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Nama, Objek, Subjek Dan Retribusi 3.Golongan Retribusi 4.Cara Mengukur Tingkat Penggunaann Jasa 5.Prinsip Dan Besarnya Tarif 6.Masa Retribusi 7.Kewenangan Pemungutan 8.Wilayah Pemungutan 9.Tata Cara Pemungutan 10.Saat Retribusi Terutang 11.Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan 12.Tata Cara Pengurangan ,Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi 13.Kadaluwarsa Penagihan 14.Sanksi Administrasi Dan Pemeriksaan 15.Ketentuan Penyidikan 16.Ketentuan Pidana 17.Pembinaan Dan Pengawasan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Batulicin

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.3

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Bidang

Halaman ini telah diakses 782 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 3 TAHUN 2014 TTG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kab. Tanah Bumbu No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Mengubah Perda No.3 Tahun 2014

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah,berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah, dengan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2009 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Nama, Objek, Subjek Dan Retribusi 3.Golongan Retribusi 4.Cara Mengukur Tingkat Penggunaann Jasa 5.Prinsip Dan Besarnya Tarif 6.Masa Retribusi 7.Kewenangan Pemungutan 8.Wilayah Pemungutan 9.Tata Cara Pemungutan 10.Saat Retribusi Terutang 11.Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan 12.Tata Cara Pengurangan ,Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi 13.Kadaluwarsa Penagihan 14.Sanksi Administrasi Dan Pemeriksaan 15.Ketentuan Penyidikan 16.Ketentuan Pidana 17.Pembinaan Dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521