Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 13 Tahun 2012

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif 6. Tata Cara Penghitungan Retribusi 7. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi 8. Kewajiban Pembayaran Retribusi 9. Wilayah Pungutan 10. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang 11. Surat Pendaftaran 12. Pengendalian dan Pengawasan 13. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayar Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 14. Pemanfaatan 15. Sanksi Administrasi 16. Keberatan 17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 18. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 19. Kadaluwarsa Penagihan 20. Pembukuan dan Pemeriksaan 21. Insentif Pemungutan 22. Ketentuan Penyidikan 23. Ketentuan Pidana 24. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Wanggudu

Tanggal Penetapan

09 Juli 2012

Tanggal Pengundangan

13 Juli 2012

Tanggal Berlaku

13 Juli 2012

Sumber

LD. 2012/No. 36 , LL 10 HLM

Subjek

APBN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 735 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Konawe Utara No. 13 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Retribusi-Pengendalian-Menara-Telekomunikasi

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD. 2012/No. 36 , LL 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah; Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 1995 ; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif 6. Tata Cara Penghitungan Retribusi 7. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi 8. Kewajiban Pembayaran Retribusi 9. Wilayah Pungutan 10. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang 11. Surat Pendaftaran 12. Pengendalian dan Pengawasan 13. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayar Angsuran, dan Penundaan Pembayaran 14. Pemanfaatan 15. Sanksi Administrasi 16. Keberatan 17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 18. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 19. Kadaluwarsa Penagihan 20. Pembukuan dan Pemeriksaan 21. Insentif Pemungutan 22. Ketentuan Penyidikan 23. Ketentuan Pidana 24. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2012.
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521