Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 7 Tahun 2012

Izin Pendirian Bangunan Kabupaten Konawe Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas Tujuan Dan Lingkup 3. Ketentuan Perizinan 4. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi 5. Golongan Retribusi 6. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif 7. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi 8. Pengecualian Retribusi 9. Label IMB 10. Pemutihan IMB 11. Wilayah Pemungutan 12. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang 13. Tata Cara Pemungutan 14. Tata Cara Pembayaran 15. Tata Cara Penagihan 16. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi 17. Tata Cara Pembetulan Serta Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 18. Tata Cara Penyelesaian Keberatan 19. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran 20. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi 21. Pengawasan Dan Penertiban 22. Pelaporan 23. Pencabuta Izin/Pembatalan Pemberian Izin 24. Sanksi Administrasi 25. Penyidikan 26. Ketentuan Pidana 27. Ketentuan Lain-Lain 28. Ketentuan Peralihan 29. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Pendirian Bangunan Kabupaten Konawe Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Wanggudu

Tanggal Penetapan

13 Maret 2012

Tanggal Pengundangan

16 Maret 2012

Tanggal Berlaku

13 Maret 2012

Sumber

LD. 2012/No. 30, LL 13 HLM

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1131 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Konawe Utara No. 07 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Izin-Pendirian-Bangunan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2012/No. 30, LL 13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pendirian Bangunan Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:	Bahwa da!am rangka menciptakan tertib bangunan di kabupaten konawe utara agar sesuai dengan perunutukan dan pola penataan ruang RT/RW Kabupaten Konawe Utara dan sekaligus memberi kemudahan pada masyarakat untuk memperoleh Izin mendirikan Bangunan. Maka per!u diadakan Peraturan Daerah Konawe Utara tentang IMB; Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah. Dasar hukum: UU No.5 Tahun 1960; UU No.8 Tahun 1981; UU No.4 Tahun 1992; UU No.24 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997; UU No.25 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002: UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 7 Tahun 1993; Permen PU No. 63/PRT/Tahun 1993; Permen PU No. 41/PRT/Tahun 1988; Kep Mendagri No. 7 Tahun 2003; Instruksi Mendagri No. 12 Tahun 1996; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No.3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas Tujuan Dan Lingkup 3. Ketentuan Perizinan 4. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi 5. Golongan Retribusi 6. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif 7. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi 8. Pengecualian Retribusi 9. Label IMB 10. Pemutihan IMB 11. Wilayah Pemungutan 12. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang 13. Tata Cara Pemungutan 14. Tata Cara Pembayaran 15. Tata Cara Penagihan 16. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi 17. Tata Cara Pembetulan Serta Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 18. Tata Cara Penyelesaian Keberatan 19. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran 20. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi 21. Pengawasan Dan Penertiban 22. Pelaporan 23. Pencabuta Izin/Pembatalan Pemberian Izin 24. Sanksi Administrasi 25. Penyidikan 26. Ketentuan Pidana 27. Ketentuan Lain-Lain 28. Ketentuan Peralihan 29. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2012. 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521