Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 5 Tahun 2012

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Izin Gangguan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Onyek dan Subyek Retribusi; 3. Ketentuan Perizinan; 4. Tata Cara Pemberian Izin; 5. Jangka Waktu Pemberian Izin; 6. Penggolongan Usaha; 7. Golongan Retribusi; 8. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 9. Prinsip Dalam Penetapan 10. Struktur Dan Besarnya Tarif 11. Wilayah Pemungutan; 12. Tata Cara Pemungutan; 13. Tata Cara Penagihan; 14. Kewajiban; 15. Sanksi Administrasi; 16. Pembinaan Dan Pengawasan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Penyidikan; 19. Ketentuan Lain-Lain; 20. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Wanggudu

Tanggal Penetapan

13 Maret 2012

Tanggal Pengundangan

13 Maret 2012

Tanggal Berlaku

13 Maret 2012

Sumber

LD. 2012/No. 28, LL 9 HLM

Subjek

APBD - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 672 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Konawe Utara No. 05 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi-Izin-Gangguan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2012/No. 28, LL 9 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	Bahwa setiap orang atau pribadi dan badan yang meiakukan usaha dengan menggunakan tempat dan ruangan, diwajibkan memiliki atau mempunyai Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan; Bahwa sehubungan dengan meningkatnya Pembangunan di Kabupaten Konawe Utara sejalan dengan laju perkembangan ekonomi khususnya dunia usaha perdagangan, jasa dan industri maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang ketentuan besarnya retribusi Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan; Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan Dasar hukum: UU Gangguan ( UUG/HO ) Stbl tahun 1926 Nomor 226; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1992; UU No.13 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 1997; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; PP No. 36 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 4 Tahun 1987; Perda Daerah Kabupaten Konawe Utara No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Izin Gangguan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Onyek dan Subyek Retribusi; 3. Ketentuan Perizinan; 4. Tata Cara Pemberian Izin; 5. Jangka Waktu Pemberian Izin; 6. Penggolongan Usaha; 7. Golongan Retribusi; 8. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 9. Prinsip Dalam Penetapan 10. Struktur Dan Besarnya Tarif 11. Wilayah Pemungutan; 12. Tata Cara Pemungutan; 13. Tata Cara Penagihan; 14. Kewajiban; 15. Sanksi Administrasi; 16. Pembinaan Dan Pengawasan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Penyidikan; 19. Ketentuan Lain-Lain; 20. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2012. 9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 5 Tahun 2012

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT