Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 2 Tahun 2016

Kerja Sama Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Kerja Sama Daerah, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Maksud dan Tujuan; c. Ruang Lingkup Kerjasama; d. Subyek Dan Objek Kerja Sama; e. Prinsip Kerja Sama; f. Bentuk Kerja Sama; g. Kelembagaan; h. Tata Cara Kerja Sama Daerah; i. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama; j. Persetujuan DPRD; k. Hasil Kerja Sama; l. Perselisihan; m. Perubahan Kerja Sama Daerah; n. Berakhirnya Kerja Sama Daerah; o. Ketentuan Peralihan; p. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kerja Sama Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Martapura

Tanggal Penetapan

18 Maret 2016

Tanggal Pengundangan

18 Maret 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/NO.2

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 1056 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA nomor 2 tahun 2016 ttg Kerjasama Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerja Sama Daerah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama daerah merupakan sarana untuk menyinergikan potensi daerah, menyerasikan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah.
Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 50 Tahun 2007;PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 69 tahun 2007; Permendagri No. 22 tahun 2009; Permendagri No. 23 Tahun 2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 69 tahun 2007; Perda Kab. Banjar No. 09 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 01 Tahun 2011; Perda Kab. Banjar No. 3 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Kerja Sama Daerah, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Maksud dan Tujuan; c. Ruang Lingkup Kerjasama; d. Subyek Dan Objek Kerja Sama; e. Prinsip Kerja Sama; f. Bentuk Kerja Sama; g. Kelembagaan; h. Tata Cara Kerja Sama Daerah; i. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama; j. Persetujuan DPRD; k. Hasil Kerja Sama; l. Perselisihan; m. Perubahan Kerja Sama Daerah; n. Berakhirnya Kerja Sama Daerah; o. Ketentuan Peralihan; p. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521