Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 39 Tahun 2016

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muara Enim Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muara Enim

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Muara Enim

Tanggal Penetapan

30 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/NO.39

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Bidang

Halaman ini telah diakses 1045 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

39-2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Muara Enim No. 19 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Perubahan Kedua

PENJABARAN- ANGGARAN PENDAPATAN- DAN - BELANJA- DAERAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, LD.2016/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 20i6 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagailandasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undarg Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnlormasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peratutan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemallaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2O16 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 ; Peratr)ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 ?ahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017: Perat.uran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor61IPMK.O7 l2Ol4 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2ol4; Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 761PMK.O7 /2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47 /PMK.O7 12016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2016 \| Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor PMK,O7 12016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162\|PMK.O7 /2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2O3/KPIS/BPKAD /2016 tel],t,r'g Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 ; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 257/KPIS/BPKAD 12016 terLtang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV untuk Pemerintah Kabupaten/Kota SeSumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 ; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor305/KPTS/BPKAD 12016 fer'lar,g Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember Tahun 2014 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan ; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun2OO8 t€ntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1O Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1l Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 - 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaal Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 30 Desember 2016 8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521