Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 05 Tahun 2020

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penyelenggara Persandian untuk pengamanan Informasi di Daerah terdiri atas Bupati dibantu oleh Dinas Kominfo. Bupati memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Persandian yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dinas Kominfo bertanggung jawab atas kinerja pelaksanaan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Ruang lingkup Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi mencakup: pola hubungan komunikasi sandi; pengelolaan dan pengamanan Informasi; pengelolaan sumber daya Persandian; operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi; dan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi. Pembiayaan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Amuntai

Tanggal Penetapan

21 Januari 2020

Tanggal Pengundangan

21 Januari 2020

Tanggal Berlaku

21 Januari 2020

Sumber

BD.2020/No.05

Subjek

PERS, POS, DAN PERIKLANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 344 kali

FILE-FILE PERATURAN

5. PERBUP TAHUN 2020 NO.5 TTG PERSANDIAN PEMDA HSU 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2020/No.05

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRAK:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten untuk urusan pemerintahan bidang persandian. Dalam rangka mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu didukung oleh kualitas data dan informasi yang baik. Dalam rangka menjamin kualitas dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu dilakukan penyelenggaraan persandian.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan ; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2018; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 54 tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penyelenggara Persandian untuk pengamanan Informasi di Daerah terdiri atas Bupati dibantu oleh Dinas Kominfo. Bupati memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Persandian yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dinas Kominfo bertanggung jawab atas kinerja pelaksanaan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Ruang lingkup Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi mencakup: pola hubungan komunikasi sandi; pengelolaan dan pengamanan Informasi; pengelolaan sumber daya Persandian; operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi; dan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi. Pembiayaan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2020.
14 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 05 Tahun 2020

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT