Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang : 1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 3. GOLONGAN RETRIBUSI 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 5. PRINSIP DAN SASARAN DALAMPENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 7. TATA CARA PERMOHONAN IZIN GANGGUAN 8. WILAYAH PEMUNGUTAN 9. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 10. SURAT PENDAFTARAN 11. PENETAPAN RETRIBUSI 12. TATA CARA PEMUNGUTAN 13. SANKSI ADMINISTRASI 15. TATA CARA PENAGIHAN 16. KEBERATAN 17. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 18. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 19. KADALUWARSA PENAGIHAN 20. KETENTUAN PIDANA 21. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Pasarwajo

Tanggal Penetapan

04 Oktober 2010

Tanggal Pengundangan

07 Oktober 2010

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2010 /No. 9 , LL 12 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton

Bidang

Halaman ini telah diakses 398 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Buton No.09 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi - gangguan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2010 /No. 9 , LL 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

bahwa berhubung Undang-Undang Nomor 34 Tahun2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Staatsblad Nomor 228 Tahun 1926 tentang Gangguan (HO) yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan stb. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 16. Peraturan Pamerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah 17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang : 1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 3. GOLONGAN RETRIBUSI 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 5. PRINSIP DAN SASARAN DALAMPENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 7. TATA CARA PERMOHONAN IZIN GANGGUAN 8. WILAYAH PEMUNGUTAN 9. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 10. SURAT PENDAFTARAN 11. PENETAPAN RETRIBUSI 12. TATA CARA PEMUNGUTAN 13. SANKSI ADMINISTRASI 15. TATA CARA PENAGIHAN 16. KEBERATAN 17. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 18. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 19. KADALUWARSA PENAGIHAN 20. KETENTUAN PIDANA 21. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521