Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2010

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang : 1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 3. GOLONGAN RETRIBUSI 4. KETENTUAN PELAKSANAAN SERTA TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT (JENAZAH) 5. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 6. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 7. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 8. WILAYAH PEMUNGUTAN 9. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 10. TATA CARA PEMUNGUTAN 11. TATA CARA PEMBAYARAN 12. TATA CARA PENAGIHAN 13. SANKSI ADMINISTRASI 14. PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASANRETRIBUSI 15. KADALUWARSA PENAGIHAN 16. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 17. INSENTIF PEMUNGUTAN 18. KETENTUAN PIDANA 19. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Pasarwajo

Tanggal Penetapan

04 Oktober 2010

Tanggal Pengundangan

07 Oktober 2010

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2010 /No. 7 , LL 12 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton

Bidang

Halaman ini telah diakses 415 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Buton No.07 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi - pemakaman - dan - pengabuan - mayat
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2010 /No. 7 , LL 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
ABSTRAK:	bahwa untuk tertibnya lokasi dan/atau kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat di Kabupaten Buton, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diatur secara efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek agama, sosial dan budaya masyarakat. dalam rangka pembiayaan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, perlu dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang : 1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 3. GOLONGAN RETRIBUSI 4. KETENTUAN PELAKSANAAN SERTA TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT (JENAZAH) 5. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 6. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 7. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 8. WILAYAH PEMUNGUTAN 9. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 10. TATA CARA PEMUNGUTAN 11. TATA CARA PEMBAYARAN 12. TATA CARA PENAGIHAN 13. SANKSI ADMINISTRASI 14. PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASANRETRIBUSI 15. KADALUWARSA PENAGIHAN 16. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 17. INSENTIF PEMUNGUTAN 18. KETENTUAN PIDANA 19. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521