Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 23 Tahun 2020

Pedoman Operasional Protokol Kesehatan dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya; 2. aktivitas bekerja di tempat kerja; 3. kegiatan keagamaan di rumah ibadah; 4. kegiatan di tempat atau fasilitas umum; 5. kegiatan sosial dan budaya; 6. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; 7. pasar dan pedagang kaki lima; 8. tempat olahraga dan taman; dan 9. tempat destinasi wisata.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulukumba Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Operasional Protokol Kesehatan dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

10 Juli 2020

Tanggal Pengundangan

13 Juli 2020

Tanggal Berlaku

13 Juli 2020

Sumber

BD.2020/NO.23

Subjek

COVID-19 / CORONA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

Halaman ini telah diakses 493 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_NO.23_TAHUN_2020_TENTANG_PROTOKOL_KESEHATAN-dikonversi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN OPERASIONAL PROTOKOL KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2020/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Operasional Protokol Kesehatan dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba
ABSTRAK:	untuk persiapan terwujudnya tatanan normal baru dan menciptakan masyarakat yang sehat serta produktif di tengah wabah Corona Virus Desease 2019 (COVID19) perlu dilakukan penanganan dalam memutus mata rantai Covid 19; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Protokol Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease; 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 sebagai Bencana Nasional; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 15. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 Tahun Anggaran 2020. 1. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya; 2. aktivitas bekerja di tempat kerja; 3. kegiatan keagamaan di rumah ibadah; 4. kegiatan di tempat atau fasilitas umum; 5. kegiatan sosial dan budaya; 6. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; 7. pasar dan pedagang kaki lima; 8. tempat olahraga dan taman; dan 9. tempat destinasi wisata.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020. 14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521