Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2020

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2020

DETAIL PERATURAN

Abstrak

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2020

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bima

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Raba

Tanggal Penetapan

27 Januari 2020

Tanggal Pengundangan

27 Januari 2020

Tanggal Berlaku

27 Januari 2020

Sumber

BAGIAN HUKUM KAB. BIMA

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bima

Bidang

Halaman ini telah diakses 409 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Derah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2020.pdf

Download

* Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh.

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA-CARA-PENGALOKASIAN-BAGIAN-DESA-DARI-PAJAK-DAN-RETRIBUSI-DAERAH-KABUPATEN-BIMA-TAHUN-ANGGARAN-2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2016
(1) Daerah mengalokasikan BDPRD setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah. (3) Berdasarkan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan rincian besaran BDPRD untuk setiap Desa. (4) Pengalokasian BDPRD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan: a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan dari Desa masing-masing. (5) Besaran BDPRD yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
-
-
10

TENTANG

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2020

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2020

DETAIL PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT