| ABSTRAK: |
- Dengan keluarnya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-2/MK/2020 tanggal 4 Februari 2020 Hal : Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dari Sumbar Dana Penerimaan Dalam Negeri menjadi dasar Pemerintah Provinsi/Kabupaten dalam mengalokasikan dana di dalam APBD untuk kegiatan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan daerah dan sesuai surat Gubernur Nomor : 620/399/-BM/PUPR-2020 tanggal 24 Februari 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan kesediaan mengikuti program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Tahun Anggaran 2020. bahwa dengan telah dikeluarkan Surat Menteri Kuangan Nomor S-448/MK.7/20219 tanggal 20
November 2019 hal : Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk program Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan monitoring dan evaluasi telah ditindak lanjuti melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, mengingat Penetapan Peraturan Gubernur tersebut pada tanggal 23 Desember 2019 untuk menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi tidak dapat dilaksanakan, maka perlu melakukan penyesuaian penganggaran belanja sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan. bahwa dengan adanya Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian selaku penanggungjawab Penas Petani Nelayan XVI Tahun 2020 tanggal 2 Desember 2019, Nomor 09/Penas XVI/12/2019 perihal Rekomendasi Lokasi Penas XVI Tahun 2020, akibat terjadinya pemindahan lokasi kegiatan Tingkat Nasional Penas Tani perlu dilakukan pergeseran antar kegiatan yang dilakukan melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Dengan telah mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19), perlu langkah-langkah antisipasi pencegahan dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19). Dengan adanya penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Pariaman kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk biaya pendukung operasional SMA/SMK/SLB di Lingkungan Kota Pariaman, maka perlu menambah kegiatan di SKPD Dinas Pendidikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 21 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, Perpu No. 1 Tahun 2020, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 56 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Keppres No. 11 Tahun 2020, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No, 33 Tahun 2019, Permendagri No. 79 Tahun 2018, PMK No. 19/PMK.07/2020, Permendagri No. 20 Tahun 2020, Kepmendagri No. 903-5821 Tahun 2019, KMK No. 6/KM.7/2020, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.7.271.605.742.777,00
bertambah sejumlah Rp. 56.846.400.000,00 sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 7.328.452.142.777,00
2. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
|
