Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan (satu) Pasal baru yaitu Pasal 8A, mengenai uraian tugas Inspektur Investigasi dan Pengaduan Masyarakat

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Tanjung Selor

Tanggal Penetapan

07 Januari 2020

Tanggal Pengundangan

07 Januari 2020

Tanggal Berlaku

07 Januari 2020

Sumber

BD Tahun 2020 / No. 13

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 490 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB-13-2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD Tahun 2020 / No. 13
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:	uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2017; sehubungan dengan adanya perubahan pada struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf perlu dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan (satu) Pasal baru yaitu Pasal 8A, mengenai uraian tugas Inspektur Investigasi dan Pengaduan Masyarakat
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara 8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT