Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 32 Tahun 2017

Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada DPM-PTSP terdiri dari: a. Sektor Penanaman Modal; b. Sektor Pekerjaan Umum/Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. Sektor Kesehatan; d. Sektor Perhubungan; e. Sektor Perdagangan dan Perindustrian; f. Sektor Tenaga Kerja; g. Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan; h. Sektor Perikanan; i. Sektor Kepariwisataan; j. Sektor Penelitian dan Pengembangan; k. Sektor Lingkungan Hidup; l. Sektor Sosial; m. Sektor Komunikasi dan Informatika.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

T.E.U.

Indonesia, Kota Palangkaraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

30 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

30 Oktober 2017

Tanggal Berlaku

30 Oktober 2017

Sumber

BD.2017/32

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palangkaraya

Bidang

Halaman ini telah diakses 678 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI Palangkaraya Nomor 32 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pelimpahan kewenangan-perizinan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2017/32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu, perlu diatur penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, perlu diatur penyelenggaraanya dengan Peraturan yang mendukungnya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017
Pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada DPM-PTSP terdiri dari: a. Sektor Penanaman Modal; b. Sektor Pekerjaan Umum/Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. Sektor Kesehatan; d. Sektor Perhubungan; e. Sektor Perdagangan dan Perindustrian; f. Sektor Tenaga Kerja; g. Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan; h. Sektor Perikanan; i. Sektor Kepariwisataan; j. Sektor Penelitian dan Pengembangan; k. Sektor Lingkungan Hidup; l. Sektor Sosial; m. Sektor Komunikasi dan Informatika.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 32 Tahun 2017

Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya Di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT