Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok peraturan ini: Standar Pelayanan, Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Mekanisme dan Prosedur Pengajuan Izin, Sistem Pengawasan dan Evaluasi, Hak dan Kewajiban Pemohon, Penyelesaian Pengaduan dan Sanksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

T.E.U.

Indonesia, Kota Tarakan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Tarakan

Tanggal Penetapan

02 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

02 Januari 2019

Tanggal Berlaku

02 Januari 2019

Sumber

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 230

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Tarakan

Bidang

Halaman ini telah diakses 435 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

KOTA_TARAKAN_2_2019 TTG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 230
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:	bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan dan kebutuhan masyarakat; bahwa standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian pelayanaan yang berkualitas kepada masyarakat; bahwa Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional prosedur pelayanan perizinan dan Nonperizinan pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai perkembangan saat ini sehingga perlu diganti; bahwa perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Reformasi Menteri Pendayagunaan Birokrasi Aparatur Negara dan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Walikota Tarakan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Walikota Tarakan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana Tarakan telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Walikota Tarakan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Materi pokok peraturan ini: Standar Pelayanan, Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Mekanisme dan Prosedur Pengajuan Izin, Sistem Pengawasan dan Evaluasi, Hak dan Kewajiban Pemohon, Penyelesaian Pengaduan dan Sanksi.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019. 4 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT