Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2019

Penyelenggaraan Perpustakaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH; BAB III PERENCANAAN; BAB IV JENIS DAN PENGELOLAANPERPUSTAKAAN; BAB V PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN ; BAB VI SARANA DAN PRASARANA ; BAB VII PELAYANAN PERPUSTAKAAN ; BAB VIII TENAGA PERPUSTAKAAN; BAB IX PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA; BAB X KELEMBAGAAN ; BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN ; BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA ; BAB XIII PENDANAAN PERPUSTAKAAN ; BAB XIV PENGHARGAAN ; BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DANPENGENDALIAN; BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN ; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

T.E.U.

Indonesia, Kota Palangkaraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

02 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

02 Desember 2019

Tanggal Berlaku

02 Desember 2019

Sumber

LD.2019/9

Subjek

ARSIP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palangkaraya

Bidang

Halaman ini telah diakses 595 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KOTA Nomor 9 Tahun 2019 ttg Penyelenggaraan Perpustakaan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perpustakaan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2019/9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

ABSTRAK:

ahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratisserta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional maupun daerah perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. Ketentuan yang berkaitan dengan peyelenggaraan perputakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara konprehensif dalam suatu Peraturan Daerah
Pasal18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indaonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH; BAB III PERENCANAAN; BAB IV JENIS DAN PENGELOLAANPERPUSTAKAAN; BAB V PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN ; BAB VI SARANA DAN PRASARANA ; BAB VII PELAYANAN PERPUSTAKAAN ; BAB VIII TENAGA PERPUSTAKAAN; BAB IX PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA; BAB X KELEMBAGAAN ; BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN ; BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA ; BAB XIII PENDANAAN PERPUSTAKAAN ; BAB XIV PENGHARGAAN ; BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DANPENGENDALIAN; BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN ; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
32 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2019

Penyelenggaraan Perpustakaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT