Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2018

Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

terdiri dari 33 pasal dan 7 bab, yaitu KETENTUAN UMUM, KELEMBAGAAN , RAPAT KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH, KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH, PENGHARGAAN , MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KERJA SAMA DAERAH KETENTUAN PERALIHAN ,KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Bandung

Tanggal Penetapan

05 Oktober 2018

Tanggal Pengundangan

05 Oktober 2018

Tanggal Berlaku

05 Oktober 2018

Sumber

BD 2018/68

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 1556 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

74_PERGUB NO 68 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pedoman
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BD 2018/68
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:	bahwa Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sarna Daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, serta lembaga danjatau pemerintah daerah di luar negeri, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan; b. bahwa dalarn penyelenggaraan kerja sama Daerah perlu dilakukan pengelolaan melalui koordinasi kerja sarna, agar penyelenggaraan kerja sarna Daerah bersinergi dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah; c. bahwa sebagai pedoman koordinasi kerja sarna dalam negeri Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sarna Dalarn Negeri; d . bahwa untuk menyelenggarakan koordinasi kerja sama Daerah diperlukan pedoman koordinasi kerja sama yang komprehensif, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 103 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c, harus dilakukan pemnJauan kernbali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sarna Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 20 10, Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2017,Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2014 , Peraturan Gubernur Jawa Barat Nornor 5 Tahun 2015 terdiri dari 33 pasal dan 7 bab, yaitu KETENTUAN UMUM, KELEMBAGAAN , RAPAT KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH, KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH, PENGHARGAAN , MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN KERJA SAMA DAERAH KETENTUAN PERALIHAN ,KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018. mengatur mengenai PEDOMAN KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH 16 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2018

Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT