Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.01/2020

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.09/2016 diubah sebagai berikut: Ketentuan mengenai Komite Pengawas Perpajakan yaitu terdiri atas Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan sebagai anggota tetap, ditambah 5 (lima) orang anggota lain yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bukan berasal dari pegawai negeri. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2019.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

18/PMK.01/2020

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

11 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

11 Maret 2020

Tanggal Berlaku

11 Maret 2020

Sumber

BN. 2020/NO. 239, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 5 HLM

Subjek

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERPAJAKAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 3090 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

18_PMK.01_2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PMK No. 2/PMK.09/2023 tentang Komite Pengawas Perpajakan

Mengubah :

PMK No. 63/PMK.09/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan

PERUBAHAN KEDUA – KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN - PERPAJAKAN
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 18/PMK.01/2020, BN. 2020/NO. 239, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 5 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan
ABSTRAK:	bahwa untuk meningkatkan efektivitas, kelancaran, dan peran Komite Pengawas Perpajakan perlu menyempurnakan ketentuan mengenai komposisi keanggotaan Komite Pengawas Perpajakan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09 /2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan; Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2008 No. 211, TLN No. 4953); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpres RI No. 68 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 203); Permenkeu RI No. 54/PMK.09/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 63/PMK.09/2016 (BN Tahun 2016 No. 636); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 87/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 641); Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.09/2016 diubah sebagai berikut: Ketentuan mengenai Komite Pengawas Perpajakan yaitu terdiri atas Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan sebagai anggota tetap, ditambah 5 (lima) orang anggota lain yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bukan berasal dari pegawai negeri. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2019.
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2020. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan - 5 HLM.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.01/2020

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT