Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2017

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, meliputi: Hak dan Kewajiban Penduduk; Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan; Pendaftaran Penduduk; Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus; Data dan Dokumen Kependudukan; Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Perlindungan Data Pribadi Penduduk; Pelaporan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tebo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Muara Tebo

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2017

Tanggal Pengundangan

31 Agustus 2017

Tanggal Berlaku

31 Agustus 2017

Sumber

LD.2017/NO.3

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tebo

Bidang

Halaman ini telah diakses 519 kali

FILE-FILE PERATURAN

1150. PERDA NO 3 TH 2017_a.pdf

Preview

Download

1151. PERDA NO 3 TH 2017_b.pdf

Preview

Download

1152. PERDA NO 3 TH 2017_c.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN - ADMINISTRASI - KEPENDUDUKAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Perda Kab Tebo No. 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak serasi lagi dan perlu dicabut dan diganti.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 37 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Perpres No. 26 Tahun 2009; Permendagri No. 10 Tahun 2005; Permendagri No. 2 Tahun 2016; Permendagri No. 9 Tahun 2016.
Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, meliputi: Hak dan Kewajiban Penduduk; Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan; Pendaftaran Penduduk; Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus; Data dan Dokumen Kependudukan; Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Perlindungan Data Pribadi Penduduk; Pelaporan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka Perda Kab Tebo No. 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan; Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk; Persyaratan dan tata cara penerbitan KK, KIA, KTP-el dan Surat Keterangan Tempat Tinggal; Persyaratan dan tata cara pembetulan KK dan KTP-el; Persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP-el; Persyaratan dan Tata cara legalisasi fotocopy dokumen kependudukan; Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk; Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh Desa/Kelurahan; Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Datang Penduduk oleh Desa/Kelurahan dan/atau oleh Dinas; Persyaratan dan tata cara pelaporan Pendatang dan tamu; Persyaratan dan tata cara pencatatan dan pelaporan kelahiran; Persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati; Persyaratan dan tata cara pencatatan, pelaporan, dan pembatalan perkawinan; Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian dan pembatalan perceraian; Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian; Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak; Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama; Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan; Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya; Persyaratan dan tata cara Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil; Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP Khusus, penyimpanan datanya, pengembalian serta pencabutan KTP Khusus; Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK; Tata cara perubahan elemen data penduduk; Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil; Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah, diatur dalam Peraturan Bupati.
35 hlm.; Penjelasan 15 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2017

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT