Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2015

Pertambangan Rakyat Berwawasan Lingkungan Hidup

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; BAB III USULAN RENCANA WPR; BAB IV IPR; BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IPR; BAB VI IURAN PERTAMBANGAN RAKYAT; BAB VII PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP; BAB VIII PERLINDUNGAN MASYARAKAT; BAB IX PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN RAKYAT; BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertambangan Rakyat Berwawasan Lingkungan Hidup

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

04 Februari 2015

Tanggal Pengundangan

23 Maret 2015

Tanggal Berlaku

23 Maret 2015

Sumber

LD.2015/125

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 405 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA LAMANDAU NO 9 TAHUN 2015 TTG PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pertambangan-lingkungan hidup

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2015/125

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertambangan Rakyat Berwawasan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa pertambangan ral<yat merupakan bagian dari pertambangan mineral dan batubara, yang dalam pemanfaatannya tetap harus menghormati hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang balk sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak negatif dari pertambangan rakyat yang ada diwilayah Kabupaten Lamandau perlu diantisipasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Perda Provinsi Kalteng Nomor 15 Tahun 2012; Perda Kab Lamandau Nomor 1 Tahun 2014
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; BAB III USULAN RENCANA WPR; BAB IV IPR; BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IPR; BAB VI IURAN PERTAMBANGAN RAKYAT; BAB VII PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP; BAB VIII PERLINDUNGAN MASYARAKAT; BAB IX PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN RAKYAT; BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2015.
22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521