Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2015

Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum di Kabupaten Lamandau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN; BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN ; BAB IV PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN; BAB V SARANA DAN PRASARANA ; BAB VI TENAGA PERPUSTAKAAN; BAB VII STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN; BAB VIII KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB IX PEMBIAYAAN; BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XI LARANGAN; BAB XII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XIII PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum di Kabupaten Lamandau

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

04 Februari 2015

Tanggal Pengundangan

23 Maret 2015

Tanggal Berlaku

23 Maret 2015

Sumber

LD.2015/123

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 387 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA LAMANDAU NO 7 TAHUN 2015 TTG PERPUSTAKAAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pelayanan publik-perpustakaan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/123
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan Kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Lamandau perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan maka dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat secara optimal dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2012 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN; BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN ; BAB IV PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN; BAB V SARANA DAN PRASARANA ; BAB VI TENAGA PERPUSTAKAAN; BAB VII STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN; BAB VIII KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB IX PEMBIAYAAN; BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XI LARANGAN; BAB XII SANKSI ADMINISTRASI; BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XIII PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2015. 19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521