Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2015

Keterbukaan Informasi Publik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS DAN TUJUAN; BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN BADAN PUBLIK; BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA BADAN PUBLIK; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK; BAB VI INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN; BAB VII INFORMASI YANG DIKECUALIKAN; BAB VIII MEKANISME MENDAPATKAN INFORMASI; BAB IX KOMISI INFORMASI; BAB X KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA; BAB XI KETENTUAN PIDANA; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

04 Februari 2015

Tanggal Pengundangan

23 Maret 2015

Tanggal Berlaku

23 Maret 2015

Sumber

LD.2015/119

Subjek

PERS, POS, DAN PERIKLANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 417 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA LAMANDAU NO 3 TAHUN 2015 TTG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

informasi publik
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/119
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keterbukaan Informasi Publik
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi publik di berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Lamandau, diperlukan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dalam mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara transparan dan efektif, diperlukan partisipasi langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lamandau. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk membangun kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, secara bersama-sama bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Lamandau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS DAN TUJUAN; BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN BADAN PUBLIK; BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA BADAN PUBLIK; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK; BAB VI INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN; BAB VII INFORMASI YANG DIKECUALIKAN; BAB VIII MEKANISME MENDAPATKAN INFORMASI; BAB IX KOMISI INFORMASI; BAB X KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA; BAB XI KETENTUAN PIDANA; BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2015. 23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521