Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2019

Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Walikota tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terdiri dari 5 BAB dan 7 Pasal.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjarmasin

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

12 September 2019

Tanggal Pengundangan

12 September 2019

Tanggal Berlaku

12 September 2019

Sumber

BD.2019/No.75

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjarmasin

Bidang

Halaman ini telah diakses 538 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWAL NO 75 TAHUN 2019 edit searchable.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Banjarmasin No. 34 Tahun 2021 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan, Pelayanan Publik
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 75, BD.2019/No.75
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota banjarmasin nomor 7 tahun 2009 tentang kewenangan dan tata kelola pelayanan penzinan terpadu satu pintu Kota banjarmasin menyebutkan bahwa jenis kewenangan yang belum termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah dimaksud, dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan diatur dengan Peraturan Walikota. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13.8 Tahun 2017; Peraturan Menteri komunikasi dan informatika Nomor 7 tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2018; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Keeil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. II/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2018; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum. 1/7/2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018; Peraturan Menteri keuangan Nomor 71/PMK.04/2018; Peraturan Menteri perdagangan Nomor 75 Tahun 2018; Peraturan Menteri perdagangan Nomor 76 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016. Peraturan Walikota tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terdiri dari 5 BAB dan 7 Pasal.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019. 11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2019

Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT