Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 56 Tahun 2013

Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN; BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN; BAB V PENGADUAN; BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

24 Desember 2013

Tanggal Pengundangan

24 Desember 2013

Tanggal Berlaku

24 Desember 2013

Sumber

BD.2013/329

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 588 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lamandau Nomor 56 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Lamandau No. 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelimpahan Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

pelimpahan kewenangan
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2013/329
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik didaerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah, kewenanagan menandatangani penzman atas nama Kepala Daerah oleh Kepala badan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lamandau di Bidang Pelayanan Perizinan perlu ditinjau kembali. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peratu.ran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN; BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN; BAB V PENGADUAN; BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI; BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Larnandau Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Larnandau di Bidang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 56 Tahun 2013

Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT