Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 21 Tahun 2017

Tata Cara Pendelegasian Wewenang Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN; BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN; BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR; BAB V PENGADUAN; BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI; BAB VII KETENTUAN PERALIHAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendelegasian Wewenang Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

23 Maret 2017

Tanggal Pengundangan

23 Maret 2017

Tanggal Berlaku

23 Maret 2017

Sumber

BD.2017/523

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 657 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP LAMANDAU NO 21 TAHUN 2017 TTG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN NON PERIZINAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Lamandau No. 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelimpahan Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

pendelegasian wewenang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/523
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pendelegasian Wewenang Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka perubahan nomenklatur urusan pemerintahan telah dilakukan perubahan organisasi perangkap daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. Perubahan organisasi perangkat daerah dari sebelumnya Sadan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizi.nan Terpadu Di Daerah, kewena.nga.n me.nandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah oleh Kepala Dinas berdasarkan pendelegasian wewe.nang dari Kepala Daerah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Kepala Dinas Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HI-I-08.Ah.01.01.2009 dan Nomor 60/M DAG/PER/ 12/2009; Nomor 10 Tahun 2009 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN; BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN; BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR; BAB V PENGADUAN; BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI; BAB VII KETENTUAN PERALIHAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2017. Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Lamandau di Bidang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 413) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 21 Tahun 2017

Tata Cara Pendelegasian Wewenang Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT