Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PENGELOLAAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 3. REHABILITASI SOSIAL 4. JAMINAN SOSIAL 5. PEMBERDAYAAN SOSIAL 6. PERLINDUNGAN SOSIAL 7. PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DAN PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL 8. KOORDINASI 9. SARANA DAN PRASARANA 10. PEMBERIAN PENGHARGAAN 11. IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT 12. PEMELIHARAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN NASIONAL 13. PERAN SERTA MASYARAKAT 14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 15. PEMBIAYAAN 16. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sumatera Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Padang

Tanggal Penetapan

06 November 2019

Tanggal Pengundangan

06 November 2019

Tanggal Berlaku

06 November 2019

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 2005 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Sumbar 2019-8.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial Warga Negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya; b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan soaial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial; c. bahwa penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial perlu diatur dengan payung hukum yang jelas sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terlaksana efektif, efisien dan tepat sasaran; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ndang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2017. PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. PENGELOLAAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 3. REHABILITASI SOSIAL 4. JAMINAN SOSIAL 5. PEMBERDAYAAN SOSIAL 6. PERLINDUNGAN SOSIAL 7. PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DAN PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL 8. KOORDINASI 9. SARANA DAN PRASARANA 10. PEMBERIAN PENGHARGAAN 11. IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT 12. PEMELIHARAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN NASIONAL 13. PERAN SERTA MASYARAKAT 14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 15. PEMBIAYAAN 16. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2019. 42 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT