Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2018

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; BAB III PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA; BAB IV KEPALA DESA ; BAB V ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DESA; BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA; BAB VII KEDUDUKAN KEUANGAN; BAB VIII HUBUNGAN KERJA ; BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ; BAB X PENDANAAN ; BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN ; BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kuala Kapuas

Tanggal Penetapan

30 Mei 2018

Tanggal Pengundangan

31 Mei 2018

Tanggal Berlaku

31 Mei 2018

Sumber

LD.2018/2

Subjek

DESA - STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas

Bidang

Halaman ini telah diakses 1860 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KAB. KAPUAS NO. 2 TENTANG PEDOMAN PENUYUSAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMDES.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

desa-struktur organisasi
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:	bahwa Kepala Desa mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan perangkat desa. Untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa, maka diperlukan perangkat desa. Untuk memberikan arahan yang jelas dalam penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat desa pada Pemerintah Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur suatu pedoman tentang penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat desa pada lingkup Pemerintah Desa. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; BAB III PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA; BAB IV KEPALA DESA ; BAB V ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DESA; BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA; BAB VII KEDUDUKAN KEUANGAN; BAB VIII HUBUNGAN KERJA ; BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ; BAB X PENDANAAN ; BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN ; BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 28 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521