Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2019

Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang maksud dan tujuan; ruang lingkup; kewajiban dan larangan ASN; disiplin kerja; kehadiran, perilaku kerja dan hasil kerja; pengisian daftar hadir dan mekanisme; sanksi; pemberian izin bagi ASN; Tata cara permohonan izin; cuti bagi ASN; Pejabat yang berwenang mendatangani ijin cuti; etika birokrasi dan loyalitas; tata cara apel masuk kerja, apel pulang kerja dan pelaporan; penghargaan pegawai dan persyaratan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; ketentuan lain-lain

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulau Morotai

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Daruba

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 04

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

Bidang

Halaman ini telah diakses 608 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 04 REFORMASI BIROKRASI EDIT.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

REFORMASI BIROKRASI DAN PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA-LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 04
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan disiplin pegawai serta mendorong profesionalisme dan meningkatkan kinerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur pemberian hukuman dan pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai; Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 53 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 36 Tahun 2009; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010; Perda Kabupaten Pulau Morotai No. 3 Tahun 2016 sebagiamana telah diubah dengan Perda Kabupaten Pulau Morotai No,2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pulau Morotai No. 36 Tahun 2017 Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang maksud dan tujuan; ruang lingkup; kewajiban dan larangan ASN; disiplin kerja; kehadiran, perilaku kerja dan hasil kerja; pengisian daftar hadir dan mekanisme; sanksi; pemberian izin bagi ASN; Tata cara permohonan izin; cuti bagi ASN; Pejabat yang berwenang mendatangani ijin cuti; etika birokrasi dan loyalitas; tata cara apel masuk kerja, apel pulang kerja dan pelaporan; penghargaan pegawai dan persyaratan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; ketentuan lain-lain
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 37 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521